PUAN Perkuat Kaderisasi Perempuan Pascaputusan Mahkamah Konstitusi

Organisasi sayap Perempuan Amanat Nasional (PUAN) mengintensifkan rekrutmen politik dan kaderisasi perempuan pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota minimal 30 persen calon legislatif perempuan pada Pemilu mendatang.

Langkah strategis ini diambil guna menghindari risiko gugurnya kepesertaan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang gagal memenuhi ambang batas keterwakilan tersebut, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (20/6/2026).

Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia, menegaskan bahwa penguatan kaderisasi ini merupakan instruksi langsung dari pimpinan tertinggi partai berlambang matahari tersebut.

"Pastinya (digenjot demi kuota 30 persen). Itu perintah langsung dari Ketum PAN (Zulkifli Hasan). Jadi kita akan gas terus, gaspol," kata Ketua Umum PUAN, Farah Puteri Nahlia dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela agenda pelantikan Pengurus Pusat PUAN yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6).

Sebagai instrumen persiapan menuju Pemilu 2029, PAN merancang program edukasi khusus dalam bentuk sekolah politik yang ditujukan bagi para kader perempuan.

"Saya sudah punya rencana akan membuat semacam kelas sekolah politik untuk kader PUAN, yang mana langsung straight to the point belajar strategi politik. Sehingga, perempuan PUAN yang ingin maju ke legislatif di 2029 bisa kita kaderisasi," ungkapnya.

Farah menambahkan bahwa langkah taktis ini penting dijalankan sejak dini agar PAN tidak sekadar menggugurkan kewajiban regulasi, melainkan mampu mendudukkan lebih banyak representasi perempuan di parlemen.

"Kalau kami optimis ya, karena sekarang saja kader perempuan PAN di DPR maupun DPRD sudah banyak. Akan kami tingkatkan, oleh karena itu kita akan mencari kader-kader terbaik di daerah. Kita akan terus maraton sampai 2029 nanti dari sekarang," pungkasnya.

Acara pelantikan pengurus sayap partai ini turut dihadiri oleh Ketua Umum PAN sekaligus Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendes PDT selaku Waketum PAN Yandri Susanto, serta Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.