Rahmawati Usul 1.000 Layar Bioskop Desa Lewat APBN 2027

Akses perfilman nasional diupayakan untuk menjangkau wilayah pedesaan sekaligus memberikan ruang bagi rumah produksi berskala kecil. Langkah ini didorong melalui usulan alokasi anggaran negara untuk penyediaan fasilitas penayangan film di daerah.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang dibiayai melalui APBN 2027. Dilansir dari Bloombergtechnoz, usulan tersebut ditujukan untuk memperluas akses perfilman nasional hingga ke daerah sekaligus mendukung rumah produksi atau production house (PH) kecil.

“Kepada Kemenkeu, mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” kata Rahmawati, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Senin (25/5).

Penyediaan fasilitas menonton di tingkat desa dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan ekonomi di luar kota besar. Potensi industri kreatif dapat digerakkan secara lebih merata melalui kehadiran infrastruktur tersebut.

Menurut dia, pembangunan bioskop desa dapat menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Rahmawati menilai industri perfilman tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan juga harus menjangkau masyarakat di wilayah lain di Indonesia.

“Karena kita tahu, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah,” ujarnya.

Distribusi karya sinema yang merata juga dipandang penting agar sineas lokal mendapatkan apresiasi yang setara. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing karya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi film nasional agar karya dari daerah memiliki ruang tayang yang lebih luas dan tidak kalah bersaing dengan film-film besar.

“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tuturnya.

Intervensi pemerintah dianggap menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem industri yang lebih sehat. Penataan jalur distribusi diperlukan demi menghindari dominasi pihak tertentu dalam industri sinema.

Rahmawati mengatakan pemerintah perlu hadir untuk memastikan distribusi film berjalan lebih adil dan inklusif. Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk mencegah praktik monopoli di industri perfilman nasional.

“Mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif,” kata dia.

Keberlanjutan usaha bagi para pelaku industri kreatif skala kecil menjadi fokus perhatian dalam usulan kebijakan fiskal ini. Ruang dialog diharapkan terus terbuka untuk merumuskan solusi bagi perkembangan perfilman tanah air.

Selain itu, Rahmawati berharap dukungan pemerintah terhadap PH kecil dapat terus diperkuat agar industri perfilman nasional semakin berkembang dan mampu melahirkan lebih banyak karya dari berbagai daerah.

“Dan juga mudah-mudahan dengan kita bertemu ini banyak hal-hal yang kita diskusikan agar PH-PH kecil itu tetap bisa hidup,” pungkasnya.