Fraksi Republik DPR AS Ajukan Anggaran Sementara Hindari Shutdown

Pemimpin Partai Republik di DPR Amerika Serikat merilis rancangan undang-undang pendanaan sementara pada Jumat, 17 Juli 2026, untuk mendanai pemerintahan hingga 4 Desember. Langkah ini diambil guna menghindari penutupan pemerintahan atau shutdown sebelum pemilihan umum musim gugur ini.

Ketua DPR Mike Johnson menyatakan rencana membawa resolusi tersebut ke lantai sidang minggu depan karena kongres dinilai tidak mungkin meloloskan seluruh RUU alokasi anggaran tepat waktu sebelum batas akhir 30 September melalui proses bipartisan normal. Anggaran sementara sepanjang 15 halaman ini tidak memasukkan tuntutan pengetatan aturan pemilih atau SAVE America Act yang diminta oleh Donald Trump.

Meskipun Trump mendesak sekutunya di Kongres dalam pidato nasional malam sebelumnya untuk memasukkan aturan pemilih tersebut, faksi Republik memilih mengajukan paket pendanaan bersih. Donald Trump sebelumnya menegaskan bahwa dukungannya terhadap upaya legislatif bergantung pada lolosnya undang-undang tersebut.

"Congress must pass the SAVE America Act. How easy is that to do? Unless you want to cheat," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Penolakan terhadap SAVE America Act dipicu oleh kekhawatiran aturan itu akan membatasi jutaan warga Amerika untuk memilih karena mewajibkan paspor atau akta kelahiran saat mendaftar. Trump terus mengkritik prosedur pemungutan suara yang ada saat ini.

"The only reason you wouldn’t do it is you want to cheat, because your policies are so bad and your candidates are so pathetic that you can’t get away or can’t get elected any other way." kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Di tengah negosiasi anggaran, muncul laporan dari Washington Post dan New Republic mengenai pengeluaran darurat sebesar 1,8 juta dolar AS akibat kebocoran bahan bakar diesel di National Mall yang dikelola organisasi Freedom 250 milik Trump. Selain itu, ketegangan pemilu meningkat setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin mengancam akan memenjarakan pejabat negara bagian yang menolak perintah pembersihan daftar pemilih tetap.

"If the states choose not to participate with the state program, and they choose not to participate in securing the elections, we will make sure that we make those states a priority to look at who voted in their states, and hold them—the election officials—accountable," kata Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri.

Mullin menambahkan bahwa ancaman tersebut berlaku bagi pejabat yang mengabaikan informasi keamanan pemilu yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"If the election officials, once we gave them the information they need to secure their elections, and they chose not to, then those individuals can also be held accountable by fines, by penalties, and even—depending on how far it goes—prison time." kata Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri.

Pemerintah federal berencana menjadikan peningkatan pengamanan pemilu ini sebagai syarat mutlak pemberian dana hibah jalannya pemilu di tingkat negara bagian.

"Working with [Commerce] Secretary [Howard] Lutnick, we are going to make our security enhancements mandatory. Meaning that if these states want a grant, and they want to be reimbursed to run federal elections, they are going to have to implement security issues," kata Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri.

Pemerintah pusat menegaskan fokus kebijakan ini hanyalah untuk memastikan mesin pemilu aman dan daftar registrasi bersih.

"Just security issues. We’re not trying to get into anything else, but we’re saying that the machines have to be secured and that your voter registration lists need to be scrubbed." kata Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri.

Langkah pengetatan ini diambil demi menjamin keabsahan hak pilih setiap warga negara yang terdaftar.

"We need to make sure that individuals legally able to vote are voting." kata Markwayne Mullin, Menteri Keamanan Dalam Negeri.