IISS Peringatkan Risiko Konflik Nuklir AS dan Cina Terkait Taiwan

Potensi perang nuklir terbuka kini membayangi hubungan Amerika Serikat (AS) dan Cina akibat eskalasi ketegangan terkait masalah Taiwan. Risiko tersebut disampaikan oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Kamis, 28 Mei 2026, seperti dilansir dari Detikcom.

Lembaga riset yang berbasis di London tersebut menyoroti bahwa kawasan Asia Pasifik saat ini telah menjadi pusat dari perlombaan senjata nuklir baru. Skenario terburuk dari konflik ini melibatkan operasi militer skala besar yang secara langsung menargetkan pusat komando serta sistem komunikasi dari masing-masing negara.

Peningkatan kapasitas militer di wilayah tersebut dinilai sudah bergeser dari sekadar pertahanan konvensional menuju kemampuan serangan strategis yang destruktif. Hingga saat ini, baik pemerintah Amerika Serikat maupun pihak Cina belum memberikan pernyataan resmi guna menanggapi laporan tersebut.

Laporan setebal 156 halaman ini dipublikasikan menjelang pelaksanaan Dialog Shangri-La di Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada 29 hingga 31 Mei 2026. Forum keamanan terbesar di Asia tersebut akan mempertemukan para menteri pertahanan, jenderal, diplomat, hingga pengamat militer global.

IISS memaparkan situasi destabilisasi kawasan melalui dokumen resmi yang mereka rilis terkait perluasan arsenal militer.

"Negara-negara di kawasan ini, termasuk negara yang memiliki kepentingan strategis, tengah memperluas arsenal nuklir mereka. Sementara negara yang tidak memiliki senjata nuklir justru meningkatkan kemampuan serangan konvensional jarak jauh. Keduanya sama-sama mengganggu stabilitas strategis," tulis IISS dalam laporannya.

Konferensi informal di Singapura itu nantinya akan membahas isu krusial seperti konflik Taiwan, situasi di Iran, serta komitmen pertahanan AS. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dijadwalkan berpidato pada Sabtu, 30 Mei 2026, sedangkan kehadiran Menteri Pertahanan Cina Dong Jun masih menunggu konfirmasi.

Ketegangan ini meningkat pascapertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing awal bulan ini yang memicu kekhawatiran di Taipei. Beijing tetap menyatakan prioritas penyatuan damai namun tidak menghapus opsi militer, sementara Taiwan tegas menolak klaim kedaulatan tersebut.

Analisis dokumen IISS menunjukkan adanya perbedaan taktis, di mana Cina fokus menghalau sekutu Barat sedangkan AS berupaya memperkuat pertahanan Taiwan.

"Konflik dengan Cina berisiko meningkat, bahkan hingga level nuklir, mengingat pentingnya Taiwan bagi Beijing," demikian isi dokumen tersebut.

Dokumen itu juga menyoroti ketiadaan aturan pengaman yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk membatasi kehancuran total pada fasilitas vital.

"Untuk saat ini, hanya sedikit bukti publik yang menunjukkan bahwa kedua militer memiliki pemahaman tentang aturan pengaman yang diperlukan untuk mencegah, atau membatasi serangan terhadap pusat-pusat penting komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian masing-masing pihak," lanjut dokumen itu.

Kondisi ini membuat ancaman penggunaan senjata pemusnah massal selalu membayangi konfrontasi langsung kedua kekuatan besar dunia tersebut.

"Risiko eskalasi nuklir dengan demikian akan terus membayangi dalam setiap konflik besar Amerika Serikat–Cina." lanjut dokumen itu.

Peneliti senior IISS Daniel Salisbury menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai nuklir sangat buntu dan tidak masuk dalam agenda pertemuan Trump-Xi sebelumnya. Salisbury menambahkan bahwa dialog pengendalian senjata dengan Cina jauh lebih rumit dibandingkan dengan Uni Soviet era Perang Dingin karena sifat persenjataan Beijing yang sangat tertutup.

Berdasarkan data Federasi Ilmuwan Amerika Serikat, Rusia memimpin dengan 4.400 hulu ledak aktif, disusul AS sebanyak 3.700, dan Cina dengan 620 hulu ledak. Namun, Pentagon memperkirakan ekspansi cepat akan membuat Cina memiliki 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030.

Di tengah ancaman ini, Taiwan masih menunggu realisasi penjualan senjata dari AS senilai 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp249,6 triliun. Penundaan terjadi setelah Donald Trump menyatakan belum memutuskan persetujuan paket tersebut selepas kunjungannya ke Beijing.

Alasan penundaan pengiriman komoditas militer tersebut juga sempat diutarakan dalam sidang subkomite anggaran pertahanan Senat AS pada Kamis, 21 Mei 2026.

"Penjualan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproses dan tidak berkaitan dengan Operasi Epic Fury," kata sumber tersebut.

AS sendiri masih terikat secara hukum melalui Taiwan Relations Act 1979 untuk menyokong pertahanan mandiri Taipei, dan Washington menegaskan kebijakan itu belum berubah.