Rupiah Melemah ke Rp17.865 per Dolar AS Akibat Sentimen Domestik

Volatilitas nilai tukar rupiah kembali terjadi di pasar domestik setelah libur dua hari memperingati Idul Adha. Dikutip dari Bloombergtechnoz, mata uang garuda di pasar spot bergerak melemah 0,4% ke level Rp17.865/US$ pada sesi perdagangan Jumat (29/5/2026) pukul 09.58 WIB.

Gejolak ini merupakan kelanjutan dari pergerakan di pasar luar negeri selama masa libur. Rupiah offshore bahkan sempat mendekati level psikologis Rp18.000/US$, tepatnya di posisi Rp17.984/US$ pada Kamis pukul 10:57 WIB.

Kondisi ini dipicu oleh memburuknya sentimen domestik, meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mulai mereda melalui kesepakatan gencatan senjata sementara selama 60 hari. Di sisi lain, sejumlah mata uang Asia justru mulai stabil dan menguat seiring koreksi indeks dolar AS dan melandainya harga minyak di kisaran US$90-an per barel.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut posisi rupiah saat ini sedang berada di fase overshooting. Pelemahan yang terjadi dinilai sudah lebih dalam dibandingkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya.

Menurut Fakhrul, pasar keuangan saat ini tidak hanya membaca data makroekonomi yang rilis hari ini. Pelaku pasar cenderung mencermati arah kebijakan, kredibilitas respons pemerintah, serta kemampuan negara dalam menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang cepat.

Fakhrul menilai fundamental ekonomi nasional sebenarnya masih relatif baik dibanding banyak negara berkembang lain. Indikatornya terlihat dari inflasi yang terkendali, sektor perbankan yang sehat, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap positif.

“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” ujarnya.

Fakhrul menambahkan bahwa aspek yang sedang diuji saat ini bukan sekadar fundamental ekonomi, melainkan kredibilitas dan konsistensi dari kebijakan yang diambil pemerintah.

Risiko Fiskal dan Rencana Tata Kelola Komoditas

Sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dinilai berisiko memperburuk kondisi fiskal karena dianggap terlalu populis dan menyerap anggaran dalam jumlah besar. Hingga kuartal II-2026, belum ada sinyal penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah.

Kekhawatiran pasar diperkuat oleh posisi rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Budo (PDB) Indonesia yang paling rendah di antara negara-negara G20. Rasio Indonesia hanya tercatat sebesar 11-12% dari PDB, sementara Meksiko mencapai 25%, India 20%, Filipina 21%, dan Kamboja 15%.

Faktor lain yang memicu kecemasan adalah rencana peningkatan kontrol negara terhadap ekspor komoditas. Pemerintah berencana membentuk entitas BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

Langkah tersebut bertujuan meminimalisir praktik under-invoicing atau transfer pricing guna memperbesar pendapatan negara. Namun, pelaku pasar masih meragukan efektivitasnya di tengah tata kelola kebijakan saat ini.

Lembaga pemeringkat Moody's bahkan menyebut kerangka kebijakan tersebut dinilai berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan tambang. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan risiko regulasi, operasional, dan finansial akibat potensi intervensi pemerintah.