Saham Bank Besar Kompak Melemah Saat Rupiah Cetak Rekor Terpuruk
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh titik terlemah dalam sejarah pada perdagangan hari ini. Situasi tersebut langsung memicu pelemahan kompak pada harga saham bank-bank besar di tanah air.
Kondisi yang dialami sektor perbankan ini berbanding terbalik dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dilansir dari Bloombergtechnoz, IHSG justru terpantau menguat lebih dari 1% di saat saham bank raksasa bertumbangan.
Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (29/5/2026) siang, posisi rupiah spot berada di level Rp17.874/US$. Gejolak nilai tukar ini menekan kinerja saham emiten perbankan secara signifikan.
Sembilan bank besar mencatatkan penurunan harga saham dengan persentase yang bervariasi pada tengah hari ini. Berikut adalah rincian perkembangan saham sektor perbankan tersebut:
| Nama Emiten Perbankan | Perubahan (%) | Harga Saham (Rp) |
|---|---|---|
| -3,76% | 5.750 | -1,56% |
| 3.780 | -0,32% | 3.060 |
| -6,47% | 260 | -2,41% |
| 122 | -2,07% | 1.890 |
| -1,78% | 55 | -0,84% |
| 117 | -0,71% | 139 |
Merespons situasi ini, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai depresiasi rupiah saat ini sudah terlampau dalam. Penurunan tersebut melampaui batasan yang semestinya jika diukur dari indikator fundamental jangka panjang negara.
"Pasar keuangan tidak hanya membaca data hari ini. Pasar membaca arah kebijakan, kredibilitas respons, dan kemampuan negara menjaga stabilitas di tengah perubahan global yang sangat cepat," kata Fakhrul dalam keterangannya.
Menurut pandangannya, pelaku pasar saat ini tidak sekadar berpatokan pada angka-angka indikator makro utama saja. Pelaku pasar cenderung menyoroti kekuatan instrumen jangkar kebijakan pertahanan ekonomi nasional.
"Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary," terangs Fakhrul.
Fakhrul melanjutkan, elemen yang tengah diuji di pasar saat ini mencakup kredibilitas serta konsistensi dari kebijakan yang diambil otoritas. Sejumlah program pemerintah dipandang berisiko membebani ruang fiskal karena sifatnya yang terlalu populis dengan kebutuhan anggaran masif.
Kekhawatiran pasar semakin bertambah karena belum adanya langkah nyata penyesuaian belanja negara dari pemerintah hingga kuartal II-2026. Di sisi lain, rencana pengetatan kontrol negara terhadap aktivitas ekspor komoditas turut memicu sentimen negatif.
Pemerintah diketahui berencana mengonsolidasikan kendali ekspor komoditas nasional lewat pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus. Langkah ini dieksekusi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).
Rencana perubahan regulasi dagang tersebut memicu perhatian khusus dari lembaga internasional. Moody's selaku lembaga pemeringkat kredit menyebutkan bahwa kerangka kebijakan baru itu berpotensi memberi dampak negatif bagi profil kredit korporasi sektor pertambangan.
Aspek regulasi, risiko operasional, dan stabilitas finansial perusahaan tambang diproyeksikan terganggu akibat potensi intervensi yang tinggi dari pemerintah.