Ahmad Sahroni Nilai PDIP Lebih Baik Menjadi Oposisi Pemerintah

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP lebih baik mengambil posisi sebagai oposisi di luar pemerintahan daripada bersikap tidak jelas atau abu-abu. Penilaian tersebut disampaikan Sahroni menanggapi ketegasan posisi politik partai berlambang banteng tersebut, seperti dilansir dari Detikcom pada Jumat (19/6/2026). Sahroni awalnya memberikan sorotan tajam kepada sikap PDIP yang dianggap hanya memberikan dukungan ketika kondisi pemerintahan sedang berjalan baik, namun berbalik menyerang saat pemerintah mengalami kesulitan.

"PDIP jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk hajar pemerintah," kata Sahroni saat dihubungi, Jumat (19/6/2026).

Langkah politik dengan menjadi oposisi dianggap oleh Wakil Ketua Komisi III DPR ini sebagai pilihan yang jauh lebih ksatria dibandingkan dengan mempertahankan sikap plin-plan. "Mau oposisi itu lebih gentle daripada pin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, supaya jelas," ucap dia.

Selain itu, Sahroni juga mengaitkan adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam sejumlah kekisruhan yang muncul ke publik lewat kepemilikan kendaraan operasional milik seseorang. "Dugaan terkait ada di balik kekisruhan kan cerita dari kendaraaan operasional yang dimiliki seseorang akhirnya kini menjadi asumsi besar," imbuhnya.

Desakan serupa sebelumnya juga datang dari parlemen ketika Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid meminta ketegasan sikap PDIP terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membingungkan publik. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi.

Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).

Permintaan dari Fraksi PKB tersebut merespons pertanyaan wartawan mengenai dugaan keterlibatan salah satu tokoh politik, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari lalu.

Merespons berbagai desakan dari partai politik lain tersebut, internal moncong putih memberikan jawaban mengenai kepastian arah gerak dan posisi mereka terhadap kekuasaan saat ini.

"Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, Jumat (19/6). Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan posisi penyeimbang tersebut bukan merupakan keputusan personal, melainkan arahan resmi organisasi. "Itu keputusan kongres partai," sambungnya.