SD Negeri di Berbagai Daerah Krisis Siswa Baru Kelas Satu

Sejumlah Sekolah Dasar (SD) negeri di beberapa wilayah Indonesia mengalami krisis murid baru kelas 1 pada tahun ajaran baru 2026/2027 akibat berbagai faktor seperti pergeseran demografi dan minimnya lulusan Taman Kanak-Kanak (TK), dilansir dari Detikcom.

Kondisi ini salah satunya terjadi di SDN 2 Plandaan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang sempat dikira telah tutup oleh warga sekitar dan harus melakukan upaya jemput bola demi mendapatkan murid.

Pihak sekolah melakukan gerilya dengan mendatangi TK terdekat hingga melakukan kunjungan langsung dari rumah ke rumah warga sekitar.

"Cari kepada kepala sekolahnya TK, guru-gurunya TK, mana yang dekat dengan SD kami. Akhirnya kami datangi ke rumah satu-satu," jelas Kepala Sekolah SDN 2 Plandaan, Siti Komariyah pada Senin (13/7/2026).

Selain upaya tersebut, SDN 2 Plandaan juga menawarkan seragam gratis, alat tulis, sepatu, hingga jaminan pembiayaan penuh sampai lulus bagi siswa tidak mampu.

"Kami yang ASN sepakat patungan Rp 200 ribu/bulan untuk siswa baru. Ini demi keberlangsungan sekolah kami," ungkap Siti.

Meskipun pihak sekolah telah mempersiapkan berbagai fasilitas bantuan, pada akhirnya hanya dua orang siswa baru yang resmi masuk sekolah tersebut.

Sementara itu di Jawa Tengah, SDN Purwoyoso 1 Kota Semarang juga menghadapi masalah serupa dengan hanya memperoleh tiga murid baru kelas 1 dari lima pendaftar awal.

Krisis ini dipicu oleh faktor demografi di sekitar sekolah yang didominasi warga lansia, serta perpindahan penduduk usia produktif ke wilayah perbatasan karena mahalnya harga rumah di Semarang.

"SDN Purwoyoso 01 itu lengkap semua untuk kelas terpenuhi ada 6 kelas, masing-masing ada lab komputer tidak dompleng kelas, perpustakaan, ruang UKS, musala, lengkap. Halaman juga ada, smart TV bantuan pemerintah juga ada, terus fasilitas olahraga," jelas Kepala Sekolah SDN Purwoyoso 1, Hajar Riatiani pada Senin (13/7/2026).

Hajar menambahkan bahwa kondisi kekurangan siswa ini juga dialami oleh sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah mereka.

"Kemudian sekolah sekitar kita juga masih kekurangan siswa. Jadi kita tidak mendapat limpahan dari sekolah sekitarnya," ungkap Hajar.

Masalah ketiadaan murid baru juga melanda tiga SDN di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, salah satunya adalah SD Kalimanis 4 di Kecamatan Doko.

Kekosongan pendaftar di sekolah tersebut disebabkan oleh tidak adanya lulusan baru dari lembaga TK di lingkungan sekitar.

"Memang untuk saat ini kami belum menerima siswa baru di kelas 1. Penyebabnya karena 3 lembaga TK yang ada di Dusun Tunggorono ini, tidak memiliki kelas B-nya kosong (tidak ada lulusan)," ungkap Kepala Sekolah SD Kalimanis 4, Umi Arafah pada Rabu (15/7/2026).

Umi menegaskan bahwa nihilnya siswa baru murni karena keterbatasan jumlah anak usia sekolah, bukan karena persaingan ketat antarlembaga pendidikan dasar.

"Artinya persaingan sekolah sebenarnya kecil, karena jaraknya cukup jauh dan tidak ada sekolah swasta. Jadi kembali lagi karena lulusan TK yang tidak ada, jadi keterbatasan anak usia kelas I yang tidak ada," terang Umi.

Minimnya anak usia sekolah juga menjadi penyebab utama SDN 2 Salakaria di Ciamis, Jawa Barat, hanya mendapatkan satu orang siswa baru kelas 1 pada tahun ini.

Kondisi geografis lingkungan sekolah yang dikenal sebagai kawasan Keluarga Berencana (KB) berdampak langsung pada populasi anak di wilayah tersebut.

"Wilayah kami dikenal sebagai kampung KB sehingga jumlah anak usia sekolah tidak banyak. Biasanya setiap tahun kami menerima sekitar lima siswa, tetapi tahun ini hanya satu. Mudah-mudahan tahun depan jumlahnya kembali meningkat," terang Kepala SDN 2 Salakaria, Deni Purnama pada Rabu (15/7/2026).

Menanggapi laporan sepinya pendaftaran siswa baru di berbagai SD negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI kini mulai melakukan pendataan.

Pemerintah menyaring data dari Dapodik untuk memetakan sekolah-sekolah dasar yang memiliki jumlah murid di bawah 60 orang di seluruh Indonesia.

"Soal sedikitnya siswa di beberapa SD negeri, ini memang menjadi perhatian kami lintas kementerian. Kami sudah ada pendataan berdasarkan Dapodik, sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 100, di bawah 60 orang," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Selasa (14/7/2026).

Kemendikdasmen juga merencanakan rapat khusus bersama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah guna merumuskan kebijakan yang tepat.

"Kebijakan ini akan kita buat bersama-sama (dengan pemerintah daerah dan Kemendagri) supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat," ujarnya.