Senator AS Desak Menkeu Tekan China Terkait Nilai Tukar Yuan

Dua senator lintas partai di Amerika Serikat mendesak Menteri Keuangan Scott Bessent pada Kamis, 18 Juni 2026, untuk menggalang kerja sama dengan Kelompok Tujuh dalam menekan tindakan China yang sengaja memperlemah nilai tukar yuan demi keuntungan dagang, sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz. Langkah penekanan ekonomi tersebut diajukan melalui surat resmi oleh Elizabeth Warren dari Partai Demokrat dan Rick Scott dari Partai Republik. Kebijakan mata uang Beijing dinilai merugikan karena berfungsi sebagai subsidi tersembunyi bagi impor mereka sekaligus membebani ekspor komoditas AS. "Sekutu G7 kita memiliki kekhawatiran yang sama tentang mata uang China, dan pasca-KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ini menghadirkan kesempatan untuk mengoordinasikan respons yang terpadu," tulis Elizabeth Warren, Demokrat terkemuka di Komite Perbankan Senat, dan Rick Scott, seorang Republikan dari Florida, dalam surat kepada Bessent tertanggal 18 Juni.

Kedua politisi tersebut meminta adanya tindakan nyata yang lebih tegas terhadap kebijakan nilai tukar finansial Beijing.

Mereka menyerukan upaya yang “menekan China untuk mengizinkan apresiasi yang didorong pasar dan transparansi penuh dalam praktik nilai tukarnya.” Selain meminta koordinasi global, Warren dan Scott mendesak peninjauan ulang status hukum China dalam laporan valuta asing berkala Departemen Keuangan AS.

“Mata uang yang sengaja di-undervalued bertindak secara bersamaan sebagai subsidi tersembunyi pada biaya impor sekaligus membuat ekspor AS lebih mahal,” tulis Warren dan Scott. Hubungan dagang kedua negara sebelumnya diwarnai ketegangan serupa saat Presiden Donald Trump menggunakan instrumen tarif untuk menekan Beijing.

Kedua pemimpin tersebut mengatakan bahwa pernyataan bersama G7 yang “menyerukan kepada China untuk mengizinkan apresiasi berbasis pasar dan transparansi penuh dalam praktik nilai tukarnya dapat berfungsi sebagai langkah pertama dalam upaya terkoordinasi untuk mengekang perilaku China melalui perdagangan dan otoritas lainnya.” Hingga laporan ini diturunkan, pihak Departemen Keuangan AS belum memberikan tanggapan resmi mengenai surat desakan dari kedua senator tersebut.