Suku Bunga BI Naik Tekan Industri Jasa Internet

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang dibarengi belum pulihnya kurs rupiah terhadap dolar AS memaksa Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengubah strategi ekspansi bisnis. Seperti diberitakan oleh Bloomberg Technoz, situasi ini memicu pembengkakan biaya investasi, sehingga pelaku usaha dituntut lebih berhati-hati dalam merancang program ekspansi. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif Angga menjelaskan bahwa lonjakan suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tekanan ganda bagi sektor industri padat modal.

Sektor yang terdampak mencakup penyedia layanan internet (ISP), operator telekomunikasi, penyedia infrastruktur internet, pusat data, hingga perusahaan teknologi.

“Ketika suku bunga naik dan rupiah melemah secara bersamaan, maka biaya investasi menjadi lebih mahal dan proses perencanaan bisnis harus lebih hati-hati,” kata Arif Angga, pada Bloomberg Technoz, Jumat (19/6/2026). Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Langkah tersebut menggenapi tiga kali kenaikan dalam kurun waktu sekitar satu bulan sejak Mei 2026, dengan akumulasi mencapai 100 bps. Kendati demikian, situasi ini tidak lantas menghentikan ekspansi pelaku industri secara total.

Sejumlah korporasi memilih memodifikasi pendekatan bisnis lewat alokasi investasi yang lebih selektif karena permintaan konektivitas dan layanan digital domestik masih melonjak. “Kami cenderung melakukan penyesuaian strategi. Misalnya dengan lebih selektif dalam belanja modal, memprioritaskan wilayah dengan permintaan yang jelas, melakukan efisiensi operasional, mencari skema pembiayaan yang lebih sehat, serta memperkuat kerja sama antar pelaku industri,” ujarnya. APJII mencatat dampak lonjakan BI Rate paling signifikan menyasar perusahaan yang masih bergantung pada kredit modal kerja atau pembiayaan perbankan.

Kenaikan suku bunga berisiko memperbesar beban bunga korporasi, khususnya yang tengah mengeksekusi proyek ekspansi berskala besar.

Arif menambahkan, tekanan kuat menyasar korporasi yang sedang membangun jaringan backbone, memperluas infrastruktur fiber optik, mengembangkan pusat data, menambah perangkat access network, maupun menjalankan program transformasi digital yang memerlukan belanja modal besar. Tantangan industri TIK nasional kian berat akibat pelemahan rupiah, mengingat mayoritas perangkat pendukung infrastruktur digital masih didatangkan melalui impor. Komponen impor tersebut meliputi perangkat jaringan, server, storage, komponen data center, hingga lisensi perangkat lunak tertentu yang transaksinya menggunakan valuta asing.

Kondisi ini menuntut manajemen mengelola arus kas secara cermat dan menetapkan skala prioritas investasi demi menjaga kesehatan finansial perusahaan.

Meski dihantam berbagai tekanan, APJII tetap optimis terhadap prospek industri internet dan digital di Indonesia yang disokong kuat oleh tingginya kebutuhan konektivitas masyarakat. “APJII berharap stabilitas makroekonomi, khususnya suku bunga dan nilai tukar dapat terus dijaga agar investasi infrastruktur digital tetap berjalan. Infrastruktur internet adalah tulang punggung ekonomi digital nasional, sehingga dukungan terhadap keberlanjutan investasi di sektor ini menjadi sangat penting,” tutup Arif.