Pemerintah Targetkan Swasembada Bawang Putih Dalam Empat Tahun

Kementerian Pertanian memasukkan komoditas bawang putih ke dalam agenda swasembada pangan nasional Presiden Prabowo Subianto demi menekan angka impor yang kini menguasai 90 persen pasokan domestik. Langkah ini ditargetkan dapat merealisasikan swasembada dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.

Seperti dilansir dari Detik Finance, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa program ini menghadapi tantangan serius terkait ketersediaan lahan dataran tinggi dan ketersediaan bibit yang cocok dengan iklim Indonesia. Pemerintah membutuhkan lahan seluas 100.000 hektare untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh at least 3-4 tahun untuk bisa mencapai swasembada ini. Tantangan paling utamanya adalah ketersediaan lahan, dan juga khususnya lagi adalah ketersediaan bibit," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Kementerian Pertanian kini mengidentifikasi tiga lokasi yang dinilai cocok untuk penanaman bawang putih karena berada di kawasan dataran tinggi, yaitu Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

"Kita sudah ada tiga, di Sembalun di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Temanggung, dan juga di Humbang Hasundutan. Nah itu tantangannya, jadi nyari tempatnya yang kurang lebih mirip-mirip seperti itu, tempatnya yang tinggi," jelas Sudaryono.

Ketergantungan terhadap impor yang terlalu lama membuat Indonesia saat ini tidak memiliki pasokan bibit lokal yang cukup untuk langsung memenuhi target penanaman lahan seluas 100.000 hektare tersebut.

"Kan selama ini negara kita ini impor, yang kita makan itu impor. Maka untuk bisa tanam butuh bibit. Bibit tuh misalnya kita impor dari mana lah, dari negara lain, misalnya mengimpor bibit dari China kan kita tidak mungkin impor bibit untuk 100 ribu hektare, Nggak mungkin tuh," jelasnya.

Bibit yang didatangkan dari luar negeri dalam jumlah terbatas nantinya harus melalui proses penangkaran terlebih dahulu oleh para petani lokal agar dapat beradaptasi dengan kondisi iklim di dalam negeri.

"Satu karena memang negara asal tidak akan mengizinkan mengirim bibit sebanyak itu. Pastikan dikirim bibitnya sedikit, nah sedikit itu harus ditangkar. Ditangkar oleh petani kita, di bawah binaannya Ditjen Hortikultura. Kemudian kenapa harus ditangkar, selain jumlahnya nggak cukup, juga harus ditangkar, disesuaikan dengan iklim kita," sambung Sudaryono.

Guna memulai agenda ini, Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Asosiasi Petani Bawang, BUMN pangan seperti ID FOOD dan Bulog sebagai penyerap hasil pembibitan, serta PTPN untuk penyediaan lahan dataran tinggi.

"Mulai jalan tahun ini, tahun ini kita 5 ribu hektare. Pakai APBN (tanam) 5.000 hektare, BUMN sama swastanya diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," tutur Sudaryono.

Pemerintah mengalokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp75 juta per hektare, sehingga total dana yang dipersiapkan untuk target awal penanaman 5.000 hektare mencapai kisaran Rp375 miliar hingga Rp400 miliar.

"5 ribu hektare ya, jadi kira-kira Rp 75 juta kali 5 ribu hektare berapa itu? Rp 75 juta kali 5 ribu hektare, sekitar Rp 400 miliaran lah," tegasnya.

Hasil produksi dari tahap awal penanaman ini tidak akan langsung dialokasikan untuk konsumsi masyarakat melainkan diprioritaskan sebagai bibit baru, sehingga pengurangan volume impor belum akan terjadi secara signifikan di awal program.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya InsyaAllah akan terus kita, sambil kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," tegas Sudaryono.