TB Hasanuddin Ingatkan Pemerintah Cermati Rencana MRO Pesawat Hercules

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk bersikap waspada terkait rencana pembukaan pusat perawatan pesawat Hercules Amerika Serikat di Bandara Kertajati, Jawa Barat, pada Kamis (28/5/2026).

Usulan dari Pemerintah Amerika Serikat mengenai pengadaan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) tersebut dinilai memiliki dampak besar. Pengkajian mendalam diperlukan karena proyek ini melibatkan aspek pertahanan dan kedaulatan negara.

"Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan," kata TB Hasanuddin, Kamis (28/5/2026).

Politisi tersebut menegaskan pentingnya transparansi mengenai batasan operasional dari bengkel pesawat tersebut. Potensi masalah hukum dan politik dapat muncul apabila fasilitas itu digunakan khusus untuk armada militer Amerika Serikat di Asia Pasifik.

"Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia," ujarnya.

Keterlibatan Menteri Pertahanan Amerika Serikat sebagai pihak yang mengajukan tawaran, bukan dari pihak pabrikan, memperkuat indikasi adanya kepentingan strategis militer. Oleh karena itu, status Bandara Kertajati sebagai bandara sipil juga memerlukan penyesuaian regulasi yang ketat.

"Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat," ujarnya.

Fasilitas serupa memang telah diterapkan di beberapa negara kawasan Indo-Pasifik seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina untuk mendukung operasional militer Amerika Serikat. Namun, penempatan fasilitas di negara-negara tersebut biasanya berada di kawasan industri khusus atau milik domestik.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan kerja sama ini agar memberikan keuntungan bagi industri pertahanan domestik, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Dilansir dari Okezone, pengawasan ketat harus tetap berjalan demi perlindungan kedaulatan.

"Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.