Tokoh Adat Bali Tagih Janji Prabowo Bangun Bandara Bali Utara

Sejumlah tokoh adat dan masyarakat Bali mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta Pusat pada Jumat, 17 Juli 2026, untuk menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Bandara Internasional Bali Utara demi pemerataan ekonomi.

Dilansir dari Detik Finance, aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB), tokoh masyarakat Kubutambahan, serta utusan Raja dan Sultan Nusantara. Komitmen pembangunan infrastruktur ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Pihak P3SB menjelaskan bahwa Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan komitmen tersebut, baik sebelum maupun sesudah dilantik menjadi presiden.

"Komitmen tersebut disampaikan secara langsung kepada Para Penglingsir Bali pada 13 Februari 2024 sebelum beliau menjadi presiden maupun kepada publik melalui media pada 3 November 2024 setelah beliau menjadi Presiden Republik Indonesia," tulis pernyataan P3SB.

Aspek regulasi saat ini dinilai sudah memperkuat rencana proyek tersebut. P3SB mendesak agar kebijakan ini segera direalisasikan di lapangan.

"Dengan demikian pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah menjadi kebijakan resmi negara yang patut segera dilaksanakan. Mengingat bahwa pembangunan bandara tersebut telah dinantikan oleh masyarakat Bali selama lebih dari 10 tahun," tulis pernyataan P3SB lebih lanjut.

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyambut baik kedatangan para tokoh tersebut dan berjanji akan segera meneruskan tuntutan serta aspirasi ini kepada Presiden.

"KSP akan segera melapor aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini kepada Bapak Presiden," kata Dudung.

Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, menekankan pentingnya bandara baru tersebut untuk memecah kepadatan yang selama ini terpusat di wilayah Bali bagian selatan.

"Kehadiran kami bersama para penglingsir puri, tokoh masyarakat Buleleng, serta didukung Raja dan Sultan Nusantara adalah untuk menindaklanjuti aspirasi keseimbangan pembangunan antara Bali Utara dan Bali Selatan. Saat ini, pusat ekonomi dan infrastruktur masih bertumpu di selatan, sehingga generasi muda di utara terpaksa merantau dan membuat wilayah selatan semakin padat," ujar Ida.

Dalam pertemuan tersebut, para tokoh mengusulkan agar bandara dibangun di lepas pantai Kubutambahan agar tidak mengganggu situs adat dan kesucian pura. Proyek ini juga diproyeksikan menggunakan investasi swasta sepenuhnya tanpa membebani APBN.