Donald Trump Batalkan Tarif Selat Hormuz Ganti Kerja Sama Teluk

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi membatalkan rencana pengenaan biaya sebesar 20 persen untuk seluruh pengiriman kargo di Selat Hormuz pada Rabu (15/7/2026), dilansir dari Detikcom melalui laporan BBC. Langkah pembatalan kebijakan ini diambil setelah terjadinya ketegangan bersenjata terbaru antara pihak militer Amerika Serikat dan Iran yang sempat menghentikan lalu lintas kapal serta memicu kenaikan harga minyak global. "Saya telah memutuskan untuk mengganti Biaya Penggantian Amerika Serikat sebesar 20% dengan Kesepakatan Perdagangan dan Investasi yang akan dilakukan berbagai Negara Teluk ke Amerika Serikat," ujar Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Presiden Trump menambahkan bahwa skema kerja sama ekonomi baru tersebut diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang sangat signifikan bagi perekonomian domestik Amerika Serikat maupun negara-negara kawasan Teluk.

"Investasi tersebut akan sangat besar, tetapi pada saat yang sama, sangat baik bagi mereka dan masa depan mereka," lanjut Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Trump juga menegaskan situasi keamanan di jalur perairan strategis tersebut saat ini sudah kembali kondusif untuk pelayaran komersial internasional.

"minyak kembali mengalir seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkat kekuatan militer Amerika Serikat yang luar biasa," tambah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Kebijakan sepihak yang diumumkan oleh pihak Amerika Serikat ini langsung menuai penolakan keras dari pihak pemerintah Iran.

"Keputusan blokade Trump secara tidak langsung telah membongkar kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya," kata Kazem Gharibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran. Di tengah dinamika politik tersebut, Komando Pusat AS mengonfirmasi pasukannya terus melancarkan serangan udara tambahan guna melemahkan kekuatan militer Iran yang menargetkan kapal-kapal dagang, sementara Teheran mengklaim telah membalas dengan menyerang fasilitas militer sekutu AS di Bahrain dan Yordania.