Wamensos Tegaskan Sekolah Rakyat Beri Akses Pendidikan Keluarga Miskin

Pemerintah menghadirkan program Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan layak bagi jutaan anak dari keluarga miskin di Indonesia yang menghadapi kendala ekonomi, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Sabtu (20/6/2026).

Hambatan finansial menjadi faktor utama yang membuat sebagian besar keluarga tidak mampu menyekolahkan anak mereka, dengan persentase mencapai lebih dari 76 persen berdasarkan data yang ada.

"Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah," ujar Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI dalam keterangan tertulis pada Sabtu (20/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial RI saat menghadiri Talkshow Mahasiswa Berbicara yang mengangkat tema 'Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945' di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/6/2026).

Kondisi nyata di lapangan memperlihatkan beratnya beban masyarakat miskin, seperti temuan kasus seorang ibu di Magelang yang sempat patah arang menyekolahkan anaknya ke SMA, serta anak-anak di Klaten yang mengalami keterbatasan pemenuhan kebutuhan pangan harian.

Masalah kemiskinan struktural ini juga berdampak pada psikologis siswa di Jakarta yang enggan pulang ke rumah saat libur sekolah karena tidak ingin menambah beban konsumsi orang tua mereka.

"Masih ada sekitar empat juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka," tegas Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI.

Kebijakan penuntasan kemiskinan lewat jalur pendidikan ini dijalankan sebagai perwujudan keadilan sosial yang mengacu pada ketentuan kesejahteraan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," kata Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial RI.

Langkah taktis melalui sektor pendidikan ini mendapat dukungan dari sektor pengamat ekonomi nasional yang memandang krusialnya implementasi pasal konstitusi tersebut.

"Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial," ujar Fuad Bawazier, Ekonom Senior dan Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII.

Melalui forum diskusi tersebut, kelompok mahasiswa turut didorong untuk aktif mengawal berjalannya program pro-rakyat seperti Sekolah Rakyat demi menjaga nilai konstitusi dan persatuan nasional.