YLKI Desak Presiden Prabowo Atasi Pemadaman Listrik PLN di Jawa

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengatasi pemadaman listrik bergilir oleh PT PLN (Persero) di sejumlah wilayah Pulau Jawa pada Minggu (21/6/2026), demi menjaga ketahanan energi nasional.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul terjadinya gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar dalam negeri, sebagaimana dilansir dari Bloomberg Technoz. Akibat gangguan tersebut, pemadaman bergilir berdurasi beberapa jam melanda sebagian wilayah Jawa Barat seperti Cirebon dan Depok, Tangerang Selatan, hingga Semarang di Jawa Tengah.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menilai bahwa masalah ini harus dijadikan agenda strategis nasional yang memerlukan intervensi langsung dari kepala negara.

"Persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat. Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional," ujar Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI.

Penegasan dilakukan oleh Rio bahwa gangguan ini berdampak luas pada kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari sektor pendidikan hingga pelayanan publik, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai masalah teknis biasa belaka.

"Apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik," tutur Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI.

Sebagai langkah jangka panjang, YLKI juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi energi dengan memperkuat sektor energi baru terbarukan, termasuk rencana pembangunan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 GW.

"Diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional." ujar Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI.

Hingga saat ini, evaluasi menyeluruh terhadap keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko, serta tata kelola pelayanan PLN masih menjadi tuntutan utama yang disuarakan untuk mencegah pemadaman berulang.