Zulkifli Hasan Minta Pemda Tiru Program Pilah Sampah DKI Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginstruksikan jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk mengadopsi program pilah sampah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instruksi tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan di kawasan Monas, Jakarta, pada Minggu, 21 Juni 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah replikasi ini dinilai mendesak lantaran regulasi terbaru melarang operasional pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping. Larangan tersebut berdampak langsung pada area penampungan besar seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi yang ditargetkan untuk segera ditutup.

"Iya, memang yang disampaikan Pak Gubernur harus kita lakukan. Karena open dumping udah nggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang, akan ditutup, enggak boleh lagi," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa setiap wilayah kini memiliki tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan manajemen limbah di hulu. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, wilayah yang kedapatan masih membiarkan metode penumpukan terbuka akan dijatuhi sanksi finansial.

"Sehingga sampah itu di tiap tempat harus selesai. Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti. Ada undang-undang sekarang," ucap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penegakan aturan dinilai menjadi kunci utama dalam mengubah perilaku tata kelola limbah masyarakat. Zulkifli Hasan menambahkan bahwa akumulasi sampah yang tidak terkelola memicu kerusakan ekosistem yang masif, polusi udara, hingga ancaman kontaminasi mikroplastik berbahaya yang memicu penyakit kronis.

"Jadi memang harus ada stick and carrot, harus kita paksa. Kalau tidak, ya tentu kita tidak berubah-ubah. Saudara-saudara tahu, sampah itu dampaknya luar biasa, merusak lingkungan, menimbulkan polusi, belum kalau mikroplastik, kan? Bisa menimbulkan kanker," lanjut Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Apresiasi khusus diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dinilai bergerak taktis dalam mengimplementasikan kebijakan pemilahan ini. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bahkan telah memerintahkan jajaran deputi untuk langsung menyalin skema kerja tersebut agar bisa segera disebarluaskan ke daerah lain.

"Jadi sekali lagi, yang dilakukan Gubernur ini cepat sekali. Bahkan saya sudah minta deputi saya untuk mengcopy. Jadi apa yang dilakukan Gubernur DKI, nggak usah mikir lagi, minta pemerintah daerah lain tiru aja. Sehingga bisa cepat dilakukan," ungkap Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Pemerintah pusat menjadwalkan peninjauan langsung dan sosialisasi program ini ke sejumlah wilayah strategis di Pulau Jawa hingga Sumatera dalam waktu dekat.

"Kami akan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan nanti Sumatera dan pulau-pulau yang lainnya," tutup Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.